RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten BU mulai berteriak, pasalnya adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi terhadap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang disinyalir mulai terjadi sejak tahun 2016 lalu. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten BU Ir. Budi Sampurno, ketika dikomfirmasi mengelak jika adanya pungli tersebut, terlebih untuk OPD yang ia pimpin.
” Masa iya ada yang berani menarik pungutan, yang istilahnya uang pelicin tersebut?. Setahu saya tidak ada, terlebih lagi untuk di kantor yang saya pimpin ini, telah saya tegaskan untuk jangan sekali-kali mengambil pungutan apapun,” ungkapnya kepada awak media.
Disinggung adanya dugaan oknum di DPMD, yang terlibat dalam hal pengambilan pungutan uang pelicin. Dimana modusnya, Kades diminta uang pelicin agar berkas yang dianggap kurang, dapat diloloskan dalam verifikasi. Mantan Camat Ketahun ini sekali lagi menegaskan, kaget dengan informasi ini. Dikatakannya, di DPMD tidak ada istilah minta-meminta seperti itu, terlebih istilahnya uang pelicin. Setegas dirinya di sini (Instansinya,red), tidak ada istilah ditolong dalam verifikasi berkas, jika ada desa yang terhambat dalam verifikasi, wajib untuk di lengkapi hambatannya, meskipun itu hanya sebatas surat tidak penting.
” Jika ada oknum sanksinya sudah jelas, tidak ada istilah pungutan itu disini. Jika ada kades yang diminta silahkan lapor saya, siapa yang meminta. Sepanjang desa lengkap sesuai aturan, tidak ada istilah minta meminta, terkait informasi ini saya akan usut ini dan melakukan rapat di jajaran saya. Dengan harapan informasi ini tidak benar,” tandasnya.
Laporan : Effendy
